Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar Soroti Program Pendidikan dan Evaluasi Efektivitas RPJMD 2025–2029

Indonesiaraja.com, Blitar --  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Bupati Blitar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (27/5/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua III, Susi Narulita KD, S.IP., M.AP. Turut hadir Wakil Bupati H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Dalam forum tersebut, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fatatoh Hironi Ulya, SE, menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam lima tahun ke depan. Ia menyebut, masyarakat menaruh harapan besar terhadap RPJMD ini untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

“RPJMD yang telah disusun kami yakini akan hadir sebagai solusi dan mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ini adalah harapan baru menuju Blitar yang lebih baik,” ujar Fatatoh.

Salah satu program yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah pemberian insentif bagi peserta pendidikan kesetaraan serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Fraksi memandang program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan perlu mendapat dukungan penuh.

Namun, Fraksi juga menekankan pentingnya perencanaan yang tepat agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran. Kriteria penerima bantuan, menurut Fatatoh, harus disusun secara jelas, tegas, dan terukur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar RPJMD tidak hanya dijadikan pedoman arah pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas program-program pemerintahan. Mereka mendesak agar program yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat dilanjutkan dan dikembangkan, sementara program yang tidak relevan harus dihentikan.

 “RPJMD ini harus menjadi acuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya good will dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara optimal.

Dengan pernyataan ini, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmen politiknya untuk memastikan RPJMD benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu memberikan dampak nyata. Masyarakat kini menantikan implementasi konkret dari setiap janji dan kebijakan dalam dokumen RPJMD tersebut.

Reporter: M Ulfa

Editor : Sherly Mevitasari