Disnakertrans Provinsi Bengkulu Umumkan UMP Tahun 2025 Akan Alami Kenaikan

Indonesiaraja.com, Bengkulu - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Syarifudin, menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu untuk tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun ini.

Menurut Syarifudin, prediksi kenaikan UMP didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum. 

"Ekonomi Provinsi Bengkulu menunjukkan tren pertumbuhan yang baik pada tahun ini, dan hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung potensi kenaikan UMP di tahun mendatang," jelasnya.

Penyesuaian UMP diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka. 

Syarifudin juga menegaskan bahwa penentuan besaran UMP akan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dan kemampuan perusahaan, sehingga tidak membebani dunia usaha di daerah tersebut.

Pihaknya akan terus melakukan kajian dan dialog dengan Dewan Pengupahan untuk memastikan bahwa kebijakan UMP yang diambil mampu menciptakan harmoni antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

“Kita terus berkoordinasi dengan Kemenaker, InsyaAllah tanggal 21 November nanti besaran UMP sudah ditetapkan,” tutur Syarif.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, mengungkapkan harapannya agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 dilakukan secara signifikan. 

Menurutnya, kenaikan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Aizan menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren positif, kenaikan UMP harus tetap mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan biaya hidup yang dialami pekerja.

"Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi para pekerja. Kenaikan UMP yang signifikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan buruh dan daya beli masyarakat," ujar Aizan.

KSPSI juga mendorong agar proses penetapan UMP dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara transparan, termasuk perwakilan serikat pekerja, agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Aizan menekankan pentingnya dialog sosial yang sehat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja demi tercapainya solusi yang adil dan berimbang.

Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti dua kali rapat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. 

Namun, hingga kini, besaran UMP belum dapat diputuskan karena angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penghitungan UMP belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Aizan juga mencatat bahwa penundaan ini terkait dengan adanya peraturan baru yang mengharuskan penggunaan data pertumbuhan ekonomi secara komprehensif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sebagaimana dirilis oleh BPS. 

“Kami memahami bahwa dasar penghitungan harus sesuai dengan data yang valid, tetapi kami berharap proses ini dapat segera selesai sehingga memberikan kepastian bagi para pekerja,” ungkap Aizan.

Selain itu, Aizan berharap agar indeks koefisien yang digunakan dalam perhitungan UMP dapat lebih besar dari sebelumnya. 

Pada penetapan UMP tahun ini, indeks koefisien yang digunakan mencapai angka tertinggi, yakni 0,3. Ia berharap nilai ini bisa dinaikkan lebih tinggi untuk tahun depan, guna menghasilkan upah yang lebih layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja.

“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi pekerja dan tidak memberatkan dunia usaha,” tegas Aizan.

Reporter : Hanny Try

Editor : Sherly Mevitasari