Skip to main content
x
Menjelang masa tenang Pemilihan umum (Pemilu) pada 11 Februari 2024, Jumat 9/2/24 (Foto:Alna)

Jelang Masa Tenang Bawaslu Akan Menertibkan Alat Praga Kampanye

Indonesiaraja.com, Bengkulu - Menjelang masa tenang Pemilihan umum (Pemilu) pada 11 Februari 2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu sudah mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk memastikan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto M.Si, menjelaskan jika rapat tersebut bertujuan untuk memastikan penertiban APK menjelang masa tenang pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu, baik yang berupa spanduk, baliho berbayar dan iklan yang terpasang dimedia sosial dan lainya.

"Nanti dimasa tenang baik itu spanduk, baliho yang berbayar dan ilkan yang terpasang dimedia sosial termasuk diposko kemenangan itu tidak boleh lagi di pasang semua atribut kampanye hingga bahan kampanye yang bersifat merujuk ke kampanye harus kita bersihkan," ucap Eko diBengkulu, Jumat (09/02/2024).

Eko mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kejaksaan, Inspektorat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu.

"Tadi kita sudah rapat dan berkoordinasi untuk memasuki masa tenang ini, kita memastikan bersama dengan stakeholder terkait pada masa tenang nanti tidak ada lagi bentuk alat peraga atau kampanye selama masa tenang,” katanya.

Kemudian, pihaknya akan menghimbau terlebih dahulu dan berharap pada tanggal 11 Februari 2024 nanti semua atribut yang menyerupai kampanye sudah tidak terpasang lagi dan masyarakat dihimbau tidak menerima uang dari calon legislatif (caleg).

"kita juga berharap dan menghimbau masyarakat untuk tidak menerima uang dari caleg manapun untuk menjaga integritas pemilu," lanjut Eko.

Eko menegaskan bahwa tindakan politik uang, atau money politics dilarang oleh undang-undang pemilu, yang mana sudah tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan larangan bagi penyelenggara, peserta, hingga tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

"Pelanggaran ini diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tutup Eko.

 

 

 

Reporter :Alna Saputri

Editor : Erin Andani