Pemerintah Provinsi Bengkulu Sambut Positif Kebijakan Kenaikan PPN Barang Mewah

Indonesiaraja.com,Bengkulu- Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang-barang mewah, Kamis (02/01/2025).

Pernyataan ini disampaikan Khairil usai menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu pada Kamis pagi, 2 Januari 2025.

"Kami mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden yang menaikkan pajak untuk barang mewah menjadi 12 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak," ujar Khairil.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menambah kas negara tanpa membebani masyarakat kecil.

Khairil menegaskan bahwa dampak kenaikan PPN ini tidak akan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

"Saya kira tidak ada dampak bagi masyarakat kecil, karena kenaikan ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah, bukan kebutuhan pokok. Justru, penerimaan tambahan ini bisa digunakan untuk pembangunan dan program kesejahteraan rakyat," jelas Khairil.

Khairil juga mengungkapkan harapannya agar penerimaan negara yang meningkat dari pajak ini dapat dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah, termasuk di Bengkulu. 

"Ini menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional," tambahnya.

Pada 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara guna memperkuat perekonomian, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang lebih membebani masyarakat luas.

"Kami yakin kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian negara, tetapi juga memberikan ruang bagi daerah-daerah, seperti Bengkulu, untuk memperoleh tambahan dana yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan," tambah Khairil.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga melihat kebijakan ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkan tambahan anggaran yang dihasilkan guna mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.

Khairil menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk suksesnya implementasi kebijakan ini.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan ini dan ikut mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Ini bukan hanya demi pembangunan nasional, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat di daerah," pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk Bengkulu.

Reporter: Hanny Try
Editor: Sherly Mevitasari