Pemprov Bengkulu Dorong Percepatan Optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai

Indonesiaraja.com, Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mendorong percepatan optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai guna mendukung pembangunan daerah dan menarik lebih banyak investasi. Salah satu fokus utama adalah mengatasi masalah pendangkalan alur pelabuhan yang semakin parah.

Asisten II Setda Pemprov Bengkulu, RA Deni, mengungkapkan bahwa kondisi alur Pelabuhan Pulau Baai saat ini sudah dalam situasi kronis. Pendangkalan yang terjadi mengancam aktivitas kapal yang keluar-masuk pelabuhan. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan kapal-kapal besar tidak akan bisa berlabuh.

"Saat ini kapal masuk hanya mengandalkan pasang surut laut. Jadi, kondisi yang ada sangat mengganggu lalu lintas kapal," ujar RA Deni dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Selain masalah teknis, upaya optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai juga dihadapkan pada polemik pengelolaan. RA Deni menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan pelabuhan berada di bawah dua kementerian berbeda, yaitu Kementerian BUMN melalui Pelindo dan Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu.

"Yang memanfaatkan kawasan pelabuhan sekarang itu adalah Pelindo di bawah Kementerian BUMN, sementara pengelolaan kawasan berada di bawah Kementerian Perhubungan melalui KSOP. Ini yang menjadi persoalan, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengerukan," jelas Deni.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Pemprov Bengkulu telah mengusulkan model kerja sama melalui skema joint venture company. Skema tersebut melibatkan pengusaha batu bara sebagai upaya percepatan pengerukan. Namun, hingga kini, belum ada kesepakatan terkait angka investasi dan pembagian tanggung jawab.

Selain itu, Pemprov juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjadi mediator antara KSOP dan Pelindo agar persoalan hukum di kemudian hari dapat dihindari.

“Dari BPKP juga sudah menyampaikan jawaban dan masukan terkait pelaksanaan yang telah dilakukan di kawasan Pulau Baai. Tapi, prosesnya belum selesai,” kata Deni.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Bengkulu telah mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat. Hari ini, Selasa (10/12/2024), akan digelar rapat tingkat kementerian di Bogor. Rapat ini dihadiri oleh stakeholder terkait, seperti KSOP, Pelindo, dan perwakilan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

“Hari ini akan dilaksanakan rapat di Bogor oleh Kementerian dengan mengundang seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan di kawasan Pulau Baai,” jelas RA Deni.

RA Deni berharap rapat tersebut dapat menghasilkan keputusan tegas mengenai pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, sehingga kapal-kapal dapat keluar-masuk pelabuhan tanpa perlu bergantung pada pasang surut air laut.

“Kalau alur ini sudah dikeruk, kapal itu bisa keluar masuk tanpa harus mengatur waktu,” tutup Deni.

Dengan optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai, Pemprov Bengkulu berharap dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan memperkuat daya tarik investasi di provinsi tersebut. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat konektivitas perdagangan dan logistik di wilayah barat Sumatera.

Reporter : Hanny Try 

Editor : Sherly Mevitasari