Yayasan NAL dan ASN Lebong Akan Gelar Aksi Damai Tuntut Pembayaran TPP

Indonesiaraja.com,Lebong- Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lebong akan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan DPRD Lebong, Rabu (11/12/2024).

Aksi ini dimulai pada pukul 09.00 WIB nanti dengan estimasi lebih kurang 1.000 peserta yang akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, Reko Haryanto, S.Sos., M.Si, menyatakan bahwa pihaknya berharap pejabat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong yang berwenang dapat hadir untuk memberikan klarifikasi terkait tuntutan yang diajukan oleh massa aksi. 

“Kami berharap BKD dihadirkan untuk memberikan klarifikasi secara langsung dan menjelaskan progres pencairan TPP yang sudah sampai mana,” jelas Reko, Selasa (10/12/2024) kemarin.

Aksi damai ini digelar sebagai respons terhadap belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama lima bulan terakhir kepada lebih dari 1.400 ASN di Kabupaten Lebong. Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah mendesak Pemkab Lebong segera membayarkan TPP yang tertunda.

“Dengan harapan kami, rekan-rekan di BKD Lebong agar tetap memberikan kejelasan terkait TPP yang belum dibayarkan selama ini,” ujar Reko.

Ia juga mengingatkan bahwa, sesuai dengan regulasi yang ada, TPP wajib diberikan kepada ASN berdasarkan absensi atau kehadiran mereka dalam bekerja.

Sementara itu, Kepala BKD Lebong, melalui komunikasi sebelumnya, menyatakan bahwa proses pembayaran TPP memang sedang berjalan dan diperkirakan akan segera dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat masuk ke Kas Daerah. 

"Mungkin sedang beproses, karena Pak Bupati sudah menyampaikan hal tersebut. Kita tunggu saja prosesnya sampai sejauh mana," ucapnya.

Dalam aksi damai yang akan digelar, ada empat poin utama yang akan disampaikan oleh massa aksi. Pertama, menuntut pencairan TPP yang belum dibayarkan selama lima bulan. Kedua, menuntut pencairan dana Ganti Uang (GU) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Ketiga, menuntut pencairan dana Pembayaran Langsung (LS). Keempat, mendesak pembayaran gaji rapel untuk Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan gaji honorer.

Ketua Yayasan NAL Lebong, Devi Gunawan, yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ini, memastikan bahwa aksi damai ini akan melibatkan sekitar 1.000 orang. 

"Iya benar, surat pemberitahuan aksi damai sudah kami sampaikan kepada Polres Lebong untuk meminta pengamanan," jelas Devi.

Surat pemberitahuan aksi damai dengan nomor 041/YNAL/XII/Aksi/2024 telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama aksi berlangsung.

Sebelumnya, pada 5 Desember 2024, beberapa perwakilan ASN Lebong telah menggelar audensi dengan Bagian Akuntansi BKD Lebong. Hasil dari audensi tersebut, BKD memastikan bahwa TPP akan dibayarkan setelah DBH Rp20 miliar dari Provinsi Bengkulu dan DBH Rp40 miliar dari Pemerintah Pusat masuk ke Kas Daerah.

Bupati Lebong, Kopli Ansori, S.Sos, dalam sebuah video klarifikasi juga menegaskan bahwa pembayaran TPP akan dilakukan setelah kedua DBH tersebut masuk. 

"Artinya ada Rp60 miliar yang masih kita tunggu hingga akhir Desember. Sementara kita membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar sampai akhir tahun. Insya Allah, jika DBH Provinsi dan Pusat sudah ditransfer, Kabupaten Lebong akan tetap menjaga stabilitas keuangan yang terpantau," jelas Kopli Ansori.

Aksi damai ini menjadi momentum bagi ASN Lebong untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan pembayaran TPP yang tertunda.

Reporter : Hanny Try 

Editor : Sherly Mevitasari