Tahun 2025, Kepahiang Dapat Kucuran DAK Rp 55 Miliar untuk Infrastruktur dan Sanitasi

Berikut adalah versi berita terbaru berdasarkan informasi yang Anda berikan:

Kepahiang, Indonesiaraja.com -- Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dipastikan akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 55 miliar dari pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2025. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 8 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Tedy Adeba, ST, menyampaikan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk dua bidang utama, yakni Bina Marga dan Cipta Karya. Dana itu ditujukan guna menunjang peningkatan infrastruktur dan pembangunan sanitasi air bersih di wilayah Kepahiang.

“DAK sebesar Rp 55 miliar yang akan diterima tersebar di dua bidang, yaitu Bina Marga dan Cipta Karya,” ungkap Tedy saat ditemui, Jumat (3/1/2025).

Tedy merinci, sekitar Rp 35,9 miliar dari total DAK akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur oleh bidang Bina Marga. Proyek tersebut antara lain meliputi pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata kebun teh Kabawetan dan jalan ke lokasi wisata waterpark Kabawetan.

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 18,5 miliar akan dikelola bidang Cipta Karya untuk pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama air bersih yang memadai.

“Sehingga nantinya, masyarakat Kabupaten Kepahiang bisa mendapatkan air bersih yang layak dan mendukung kesehatan lingkungan,” ujar Tedy.

Sebagai informasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan skema transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan prioritas tertentu. Dana ini tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan pusat, termasuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi.

Pemberian DAK ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik secara merata di seluruh Indonesia. (Adv)