HPMPI Sampaikan Lima Usulan ke DPRD Provinsi Bengkulu Terkait Pendistribusian BBM

Indonesiaraja.com,Bengkulu- Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) mengajukan lima usulan penting kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di wilayah Bengkulu. Usulan tersebut bertujuan untuk memastikan bisnis Pertashop berjalan sehat, kualitas BBM terjaga, dan harga yang lebih adil bagi masyarakat, Sabtu (28/12/2024).

Ketua Umum HPMPI, Steven Candra, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sistem distribusi BBM di Bengkulu agar lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Bengkulu, Steven menjelaskan lima usulan yang dianggap krusial untuk menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran BBM di daerah tersebut.

Usulan pertama yang disampaikan HPMPI adalah mengenai penurunan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Bengkulu. HPMPI meminta agar tarif PBBKB yang saat ini sebesar 10 persen diturunkan menjadi 7,5 persen. Menurut Steven, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang terlalu besar dapat memicu penyalahgunaan BBM subsidi yang dijual secara ilegal. Hal ini juga berdampak pada penjualan BBM non-subsidi di Pertashop, karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan BBM subsidi yang dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap penurunan PBBKB ini dapat membantu menjaga disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, yang saat ini sudah terlalu jauh. Dengan begitu, penyalahgunaan BBM subsidi yang dijual secara eceran bisa lebih ditekan,” kata Steven Candra.

Usulan kedua adalah peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya membeli BBM melalui stasiun penyalur resmi Pertamina. HPMPI menilai, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas, harga, dan takaran BBM yang hanya bisa dipastikan jika dibeli dari penyalur resmi. Hal ini penting untuk memastikan konsumen memperoleh BBM yang berkualitas dan sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Usulan ketiga terkait penertiban penjualan BBM secara eceran yang banyak ditemukan di berbagai daerah, yang biasa disebut dengan "pertamini" atau "pertabotol." HPMPI meminta agar pemerintah daerah, baik melalui peraturan gubernur (Pergub), peraturan bupati (Perbup), atau peraturan daerah (Perda), mempertegas dan mengawasi praktik penjualan BBM eceran tersebut. Hal ini mengingat praktik tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas dan berpotensi menyalahi aturan yang ada, serta merugikan Pertashop sebagai penyalur resmi.

Usulan keempat menyangkut tindakan konkret untuk menertibkan 'pertamini' dan 'pertabotol' yang beroperasi di luar aturan. Steven menjelaskan, penjualan eceran BBM yang tidak terkontrol ini tidak hanya mengancam kualitas BBM yang diterima konsumen, tetapi juga menyebabkan kerugian bagi Pertashop. Oleh karena itu, perlu ada tindakan yang lebih tegas untuk menanggulangi masalah tersebut.

Usulan kelima berkaitan dengan masalah pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu. Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi BBM ke wilayah Bengkulu, yang pada gilirannya juga berdampak pada distribusi logistik lainnya di provinsi tersebut. HPMPI meminta agar masalah ini segera diatasi agar alur distribusi BBM lebih lancar dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara, menyatakan dukungannya terhadap usulan-usulan yang disampaikan HPMPI. Menurutnya, penurunan tarif PBBKB menjadi 7,5 persen sangat wajar karena tarif PBBKB di Bengkulu terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berdampingan seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Sonti berjanji akan mendorong Gubernur Bengkulu untuk mempertimbangkan penurunan tarif tersebut.

Selain itu, ia menegaskan bahwa usulan lainnya, termasuk penertiban penjualan BBM eceran ilegal dan perbaikan distribusi BBM, akan diteruskan kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti. Menurut Sonti, langkah-langkah tersebut akan memperlancar distribusi BBM di Bengkulu dan memastikan kualitas BBM yang sampai ke tangan masyarakat tetap terjaga.

Dengan adanya dukungan dari DPRD, diharapkan kelima usulan ini dapat diwujudkan demi kebaikan bersama, menjaga keadilan harga BBM, dan memastikan distribusi BBM di Bengkulu berjalan lancar dan berkualitas.

Reporter : Hanny Try 

Editor : Sherly Meviitasari