Jelang Pilkada, Isu Money Politik Semakin Marak

Indonesiaraja.com, Bengkulu - Jelang Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang politik uang menjadi isu yang selalu muncul di Indonesia dan berdampak negatif pada kualitas demokrasi serta pemimpin yang terpilih.

Politik uang dianggap mencederai prinsip keadilan dalam pemilihan umum, sebab memberi keuntungan kepada calon yang mampu menyediakan dana besar untuk mempengaruhi pemilih atau partai politik (parpol) daripada kepada mereka yang memiliki integritas dan kemampuan.

Pengamat politik seperti Kurniawan Eka Saputra dari Sumatra Initiative menyoroti bahwa politik uang ini tidak terbatas hanya pada hubungan antara calon kepala daerah dengan pemilih saja, tetapi juga antara calon dengan parpol. 

”Politik uang menjadi keniscayaan hari ini, hampir semua orang menganggap politik uang itu suatu hal uang lumrah, padahal itu termasuk pelanggaran, saat ini partai politik tidak mencalonkan kader. Artinya saat ini yang terjadi politik sodagar, siapa yang punya uang dia bisa mencalonkan diri, hal yang cukup memperihatinkan,” ujar Eka. Selasa 5/11/24

Calon pemimpin yang memiliki modal besar sering kali memiliki peluang lebih besar, meskipun belum tentu memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin. Ini membuka peluang bagi munculnya pemimpin yang kurang berkualitas karena keterbatasan modal sering kali menjadi penghambat bagi calon yang potensial namun kurang didukung finansial.

Perlu ada komitmen dan langkah nyata dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memerangi politik uang. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih kritis dan memilih berdasarkan program serta rekam jejak, bukan iming-iming materi. 

Selain itu, pengawasan ketat dan sanksi tegas terhadap praktik politik uang juga perlu diterapkan untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Politik uang ini harusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, masyarakat harus menolak pemberian uang atau bentuk apapun. Disisi lain bawaslu harus bertindak, karena politik uang bahkan dilakukan secara terbuka.

Jelang Pilkada serentak kali ini ia berharap agar hal itu bisa ditekan. Bawaslu diharapkan bekerja optimal untuk mencegah politik uang.

Reporter : Hanny Try 

Editor : Sherly Mevitasari