Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar: Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terkait Pembahasan Lanjutan APBD 2026

Indonesiaraja.com, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (04/11/2025) malam.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Hadir pula Sekretaris DPRD Haris Susianto, S.H., M.Si., Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

“Sesuai Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi wadah bagi setiap fraksi untuk memberikan pandangan, saran, serta masukan terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026.

Melalui juru bicaranya, Aryo Nugroho, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Blitar yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” ungkap Aryo.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya peningkatan PAD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mengapresiasi meningkatnya investasi di Kabupaten Blitar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Ismail Namsa menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran tahun 2026, terutama pada program-program infrastruktur.

“Kami berharap penyerapan anggaran tahun 2026 bisa dilakukan tepat waktu, terutama untuk program infrastruktur agar hasilnya maksimal dan tidak seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan program pemerintah daerah, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan program yang berkualitas.

Adapun Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) yang terdiri dari Partai Gerindra, PPP, dan Demokrat, melalui juru bicara Angga Adi Wangsa Pratama, menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat, hal ini menjadi beban fiskal bagi APBD 2026. Karena itu, kami mendorong masing-masing OPD untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendatangkan pendapatan,” kata Angga.

Fraksi GPD juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi sistem pajak, pengembangan sektor pariwisata, pengelolaan parkir, dan retribusi pasar.

Melalui pandangan umum ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap seluruh program dalam Rancangan APBD 2026 dapat dijalankan dengan efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ADV)